Connect with us

Referensi

Ketahui 10 Manfaat Membayar Pajak Untuk Negara

Published

on

Membayar Pajak Untuk Negara


Tahukah bahwa ada banyak sekali manfaat jika kita membayar pajak tepat waktu, manfaat itu sendiri dapat dirasakan untuk diri sendiri hingga negara itu sekaligus. Nah jadi tidak ada asalan lagi kalau seseorang diwajibkan dalam membayar pajak.

Pengertian Pajak

Jika ada yang belum tahu apa itu pajak ? Pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara yang wajib di patuhi, entah itu mengarah ke pribadi individu atau badan usaha. Pada dasarnya sifat pajak ini cukup memaksa, hal ini dikarenakan berdasarkan dengan dengan undang-undang. Uang pajak yang dibayarkan tadi akan digunakan untuk keperluan negara itu sendiri demi kemakmuran rakyatnya.

Pada dasarnya pembayaran pajak ini adalah perwujudan dari kewajiban negara untuk ikut serta secara langsung dan juga ikut serta dalam melaksanakan pembiayaan suatu negara untuk pembagunan nasional. Perlu diketahui juga bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara, berkisar antara kurang lebih 70% penerimaan pajak itu sendiri. Jika seandainya tidak diberlakukan pajak, tentunya kegiatan yang ada pada negara itu akan sulit dalam proses pelaksanaannya.

10 Manfaat Membayar Pajak Untuk Negara

Masih banyak sekali masyarakat kita yang belum taat membayar pajak secara rutin, hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri kurang akan informasi mengenai apa saja manfaat dalam membayar pajak. Sebenarnya ada banyak sekali kelebihannya, nah supaya anda taat membayar pajak, maka baca poin dibawah ini mengenai manfaat dalam bayar pajak, supaya akan menyadari pentingnya manfaat tersebut.

1. Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Poin dari poin pertama ialah untuk pembangunan infrastruktus dan fasilitas umum, manfaat ini dapat anda rasakan sendiri dampaknya untuk negara yakni dapat terciptanya beragam kelebihan terutama adanya perkembangan pada infrastruktur dan juga fasilitas umum. Ya betul sekali, terciptanya beraga tersebut bisa berupa pembangunan jembatan, sekolah, pembuatan jalan tol, rumah ibadah, dan lain-lain.

Pembangunan fasilitas umum dananya bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Contohnya saja, jalan tol yang rusak dan banyak berlubang akan segara diperbaiki oleh pemerintah, nah dana tersebut pastinya berasal dari sebagian alokasi dana hasil penerimaan pajak.

Fasilitas umum seperti ini juga akan lebih memudahkan semua masyarakat, artinya semua orang dapat  menggunakannya. Misalnya saja, jika anda ingin berpergian keluar kota atau antar provinsi, tentu saja akan lebih mudah bila melewati jembatan yang sudah disediakan pemerintah, nah ini berkat anda taat dalam membayar pajak.

2. Fasilitas Pendidikan

Tidak hanya infrastruktur saja yang bisa dirasakan, akan tetapi dengan taat membayar pajak akan ada banyak fasilitas pendidikan yang bisa anda nikmati. Dengan hadirnya fasilitas pendidikan akan ada banyak program yang disediakan pemerintah seperti adanya program Beasiswa Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar dan juga Bantuan Operasional (BOS). Ini semua merupakan deretan dari hasil anda rutin membayar pajak, manfaat itu bisa kita rasakan bersama dari segi Pendidikan.

3. Pengembangan Transportasi Umum

manfaat taat dalam membayar pajak ketiga yakni dapat membantu dalam pengembangan transportasi umum, hal ini mampu memberikan tersedianya fasilitas transportasi umum pada setiap wilayah, tentu saja dapat memdahkan anda dengan keberadaannya, tidak hanya itu saja, transportasi umum yang nyaman, baik, dan juga tawaran harga yang terjangkau dapat memudahkan masyarakat dalam mengatasi kemacetan hingga masalah lainnya yang berkaitan dengan angkutan umum.

Upaya dari tujuan ini yaitu bisa memudahkan masyarakat dalam menggunakan kendaraan transportasi pribadi menjadi beralih ke menggunakan fasilitas transportasi umum.

4. Fasilitas Kesehatan

Selain itu juga, ternyata masih ada manfaat lainnya jika anda taat membayar pajak yakni fasilitas kesehatan yang bisa dirasakan semua orang keberadaannya. Perlu diketahui juga bahwa uang atau dana hasil penerimaan pajak tadi akan dialokasikan ke beberapa bidang kesehatan yang membutuhkan persediaan tambahan makanan bagi kalangan ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) hingga kalangan balita malnutrisi seperti balita kurus kekurangan gizi.

Dana hasil alokasi penerimaan pajak dari masyarakat tentu saja akan berguna sekali dalam meningkatkan pelayanan dan juga mutu pada rumah sakit tersebut. Pembangunan Puskesmas juga adalah hasil dari penerimaan pajak, pembiayaan JKN/KIS dan golongan masyarakat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah hasil dari alokasi penerimaan pajak.

5. Keamanan dan Ketertiban

Manfaat lainnya apabila anda bayar pajak yaitu dapat merasakan ketertiban dan juga keamanan. Hal ini dikarenakan dana hasil penerimaan pajak tadi akan digunakan pemerintah untuk melakukan modernisasi dalam segala aspek, entah itu keamanan di darat air hingga keamanan di udara. Perlengkapan kendaraan tempur dan pengadaan senjata juga hasil dari pembayaran pajak masyarakat yang sudah terkumpul dan dibagikan berdasarkan keperluannya.

Tujuan dari semua ini pastinya agar negara tersebut lebih aman tenteram, terlindungi, kekayaan hasil alam dapat terjaga dengan baik, serta tidak dapat diambil atau dirampas dengan mudahnya oleh negara asing secara illegal seperti teroris.

6. Usaha Lebih Profesional

Jika anda memiliki usaha ataupun bisnis pada bidang tertentu, pastinya akan merasakan manfaat ini bila taat membayar pajak, terutamanya ialah badan usaha akan terlihat professional di hadapan konsumen maupun distributor anda.

Mengapa demikian ? sebab ketika anda mulai berkecipung di dunia bisnis bidang manufaktur, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya NPWP, kepanjangan NPWP disini ialah “Nomor Pokok Wajib Pajak”, ini adalah salah satu bagian terpenting untuk surat kerja sama kontrak. Jadi, jika anda tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka bisnis atau perusahaan anda tidak akan terlihat profesional.

7. Dapat Menunjukkan Kesehatan Keuangan Perusahaan

Tahukah anda bahwa dengan membayar pajak dengan tepat waktu akan menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Pastinya upaya ini harus di dukung dengan pengelolaan keuangan perusahaan dengan baik.

“Apa yang terjadi jika telat membayar pajak ?” Tentu saja pihak ditjen pajak akan memberikan denda kepada tiap perusahaan yang telat membayar, hal ini bertujuan supaya setiap perusahaan terutama pengusaha bisa sadar bahwa pentingnya membayar pajak. Denda tersebut kadang bervariasi, tergantung dari kedua belah pihak.

8. Menstabilkan Perekonomian Negara

Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dana penerimaan hasil pajak akan digunakan pemerintah dalam mengatur dan juga menstabilkan perekonomian negara tersebut. Jadi, jangan heran lagi kalau setiap orang yang bekerja ataupun sudah memiliki badan usaha akan dikenakan pajak, hal ini bertujuan supaya menjaga stabilitas perekonomian negeri.

Pajak juga dianggap menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi, jika keberlangsungan pengaturan pajak terganggu, maka akan berdampak besar terhadap keberlangsungan ekonomi negara itu sendiri.

9. Pinjaman Lebih Mudah

Ada manfaat lain dari rutin membayar pajak yaitu anda akan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman secara langsung dari bank pilihan. Tentu saja hal ini akan lebih memudahkan bagi anda para pemilik usaha yang sedang membutuhkan dana tambahan untuk memajukan usaha tersebut.

Untuk syarat meminjam uang ke bank, syarat pertama yang paling penting ialah menyiapkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus kategori bisnis, pastinya pihak bank yang diajukan tadi akan menganggap usaha yang anda miliki termasuk dalam kategori pelaku bisnis profesional.

10. Adanya Keuntungan Bagi Pengusaha Domestik

Tahukah anda bahwa manfaat terakhir ini yaitu adanya keuntungan berlipat bagi pengusaha domestik, jangan heran lagi kalau barang-barang yang di impor akan dikenakan tanggungan pembayaran pajak yang tinggi oleh pemerintah, hal ini bertujuan supaya produk yang ada di dalam negeri akan mampu bersaing dengan pasaran. Pemerintah nantinya akan mengenakan pajak kepada pengusaha domestik atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), ini untuk kategori produk impor yang harganya mewah.

Sistemnya seperti ini, jika pajak tadi sudah dibayarkan oleh pengimpor, pastinya hal ini akan membantu dalam meredam neraca perdagangan perekonomian, tentunya jumlah kuantitas barangnya akan berkurang. Manfaat ini dapat dirasakan di kalangan pengusaha, mereka dapat memajukan usahanya dan mampu bersaing pada kalangan kompetitor golongan barang-barang impor.

Penutup

Itulah artikel yang sudah kami ulas mengenai manfaat membayar pajak, jadi anda bisa mengetahui apa saja manfaatnya agar lebih tepat waktu dalam membayar kewajiban pokok pajak, semoga artikel diatas dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, jika dirasa bermanfaat silakan bagikan konten ini ke media sosial anda. Terima kasih

 

Ketahui 10 Manfaat Jika Membayar Pajak



Sumber Berita

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Referensi

Penyebab Putusan Arbitrase Internasional Tidak Diakui atau Dilaksanakan

Published

on

By

Putusan Arbitrase Internasional Tidak Diakui


Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Dengan demikian dengan Indonesia melakukan ratifikasi berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, dalam hal ini yakni Konvensi New York 1958.

Namun tidak semua putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan tentu telah memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip, asas-asas eksekutorial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification).

Agar suatu Putusan Arbitrase Asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Baca Pendaftaran dan Pencatatan Putusan Arbitrase Internasional

Khusus untuk Putusan Arbitrase Asing agar putusan tersebut dapat dimintakan pengakuan dan eksekusinya harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Konvensi New York 1958, UUAAPS, PERMA Nomor 1 Tahun 1990 untuk memperoleh perintah pelaksanaan (eksekuatur)

Mochtar Kusumaatmadja, mantan Menteri Luar Negeri, mengatakan bahwa Indonesia lebih condong pada sistem negaranegara Eropa Kontinental, yang pada intinya mengatakan bahwa apabila Indonesia telah menandatangani suatu perjanjian internasional, maka Indonesia terikat dan wajib melaksanakan serta mentaati semua ketentuan perjanjian dan konvensi yang telah disahkan, tanpa perlu adanya peraturan pelaksanaan (implementing legislation).

Putusan Arbitrase Internasional Tidak Diakui

Ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui atau dilaksanakan yang salah satunya adalah dikarenakan masih adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan terhadap putusan arbitrase itu sendiri.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

Pertama, berdasarkan proses dan alasan untuk pembatalan (annulment/set aside) putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional; sedangkan proses dan alasan penolakan (refusal) Putusan Arbitrase Asing justru diatur dalam perjanjian internasional yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional.

Kedua, berdasarkan konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (re-arbitrate). Sementara itu, penolakan putusan arbitrase oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya.

Terhadap suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan, dengan para pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di negara tempat putusan dijatuhkan.

UUAAPS mengatur syarat pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dalam Pasal 70, yakni jika (1) surat yang digunakan dalam pemeriksaan arbitrase, setelah putusan dijatuhkan ternyata palsu; (2) ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak.

Pasal 70 UUAAPS ini alasan pembatalan yang diperuntukkan untuk Putusan Arbitrase Nasional saja, yakni putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah Indonesia.

Konvensi New York 1958 tidak mengatur masalah pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dikarenakan konvensi ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengatur pembatalan putusan melainkan mengatur masalah pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (foreign arbitral award).

Kalaupun ada ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase hanya dalam konteks pengadilan yang diminta untuk melaksanakan eksekusi dapat menolaknya atas dasar adanya proses pembatalan putusan arbitrase di suatu competent authority.

Jadi, berbicara pembatalan hanya dilakukan di negara tempat dimana Putusan Arbitrase Internasional dibuat atau dijatuhkan, sedangkan berbicara penolakan maka yang berwenang menolak melaksanakan putusan ialah negara dimana tempat Putusan Arbitrase Internasional akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958.

Pasal V Konvensi memberi kemungkinan bagi suatu negara untuk menolak atau maybe refused pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Asing. Akan tetapi, setiap penolakan harus didasarkan atas alasan-alasan yang disebut secara limitatif dalam Pasal V ayat (1) Konvensi.

Pasal ini menetapkan 5 (lima) alasan yang dapat dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk memberikan perlawanan terhadap suatu putusan arbitrase. Dua alasan lainnya diberikan pula untuk dapat diajukan oleh pihak atau yang ditetapkan oleh pengadilan di negara dimana pelaksanaan itu diminta atas inisitatifnya (ex-officio)

Pasal V ayat (1) Konvensi New York menetapkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan salah satu pihak terhadap putusan yang ditetapkan jika pihak yang bersangkutan mengajukan satu atau lebih pembelaan kepada pejabat yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan.

Alasan-alasan ini bersifat alternatif bukan kumulatif. Salah satu diantaranya, cukup memiliki daya sebagai dasar alasan permohonan.

1. Perjanjian Arbitrase Tidak Sah

The agreement is not valid demikian penegasan Pasal V ayat (1) huruf a. Para pihak atau salah satu pihak berada dalam keadaan under incapacity membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum: disebabkan yang bersangkutan masih di bawah umur; atau masih berada di bawah pengampuan.

2. Tidak Memperoleh Kesempatan Melakukan Pembelaan

Dalam proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di muka forum arbitrase, harus ditegakkan asas audi et alteram partem artinya kepada para pihak harus diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk membela kepentingan masingmasing.

Dalam hal ini Pasal V ayat (1) huruf b menjelaskan: Apabila kepada salah satu pihak tidak diberitahu secara wajar penunjukkan arbiter atau tidak member kesempatan yang wajar kepada salah satu pihak mengajukan pembelaan, putusan arbitrase yang bersangkutan dianggap telah diselesaikan secara tidak wajar atau improper. Dianggap para arbiter yang menjatuhkan putusan bersikap parsial atau berat sebelah.

3. Putusan Tidak Sesuai dengan Penugasan

Konvensi membolehkan suatu pembelaan terhadap pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dengan bahwa putusan tidak sesuai atau tidak termasuk ke dalam kasus-kasus atau sengketa-sengketa yang harus diputus oleh badan arbitrase (Adolf, 2015)

4. Susunan atau Penunjukkan Arbiter Tidak Sesuai dengan Kesepakatan yang Dijanjikan Para Pihak

Alasan selanjutnya yang dapat dijadikan dasar permohonan penolakan pengakuan dan eksekusi Putusan Arbitrase Asing, susunan mahkamah arbitrase atau penunjukkan maupun proses pemeriksaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa, tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak. Bisa juga, putusan yang diambil didasarkan atas persetujuan yang tak sesuai dengan sistem tata hukum dari negara tempat dimana putusan dijatuhkan (Harahap, 2004)

5. Putusan Belum Mengikat Para Pihak

The award has not yet become binding on the parties or has been set a side or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

Inilah yang diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York 1958. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu putusan arbitrase tidak dapat diakui atau dilaksanakan yang salah satunya adalah dikarenakan masih adanya upaya hukum pembatalan pihak yang kalah di tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau penolakan terhadap putusan arbitrase itu sendiri.

Adanya upaya hukum pembatalan atau penolakan putusan arbitrase ini menjadikan Putusan Arbitrase Asing tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum final dan belum mengikat para pihak secara otomatis putusan ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Semua alasan yang terdapat dalam Pasal V ayat (1) huruf a sampai e, dapat dimohonkan oleh pihak termohon eksekusi, dalam hal ini pihak yang kalah ke pengadilan tempat Putusan Arbitrase Asing akan dilaksanakan.

Pemohon penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ini atau pihak yang menentang pelaksanaan putusan arbitrase asing harus dapat membuktikan bahwa ada satu saja syarat dalam Pasal V ayat (1) huruf a sampai e telah terjadi sehingga Pengadilan di Indonesia, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menolak untuk dapat dilaksanakannya Putusan Arbitrase Asing tersebut, apalagi manakala suatu Putusan Arbitrase Asing ternyata belum final karena telah dikesampingkan atau sudah tidak mengikat para pihak karena telah dibatalkan oleh pengadilan dimana Putusan Arbitrase Asing dijatuhkan.

Kalau putusan pembatalan telah ada berarti putusan telah dikesampingkan, pejabat yang berwenang memberi pengakuan dan eksekusi, dapat menolak atau menunda pelaksanaan eksekusi dalam kasus yang seperti ini, guna untuk melindungi pihak tereksekusi.

Di Amerika Serikat, sebuah putusan arbitrase mengikat seketika majelis arbitrase telah menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya dan tidak ada lagi proses arbitrase yang sedang berjalan. Adapun di Inggris, mensyaratkan putusan arbitrase harus final dan mengikat sebelum pengadilan melakukan pengakuan dan pelaksanaan atas putusan tersebut.

Dalam kasus Baker Marine Ltd (Nigeria) v Chevron Ltd (Nigeria) dan Chevron Corp Inc, pengadilan New Cork menolak melaksanakan putusan arbitrase karena putusan itu telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi Nigeria tempat putusan arbitrase itu dikeluarkan.

Konvensi New York Tahun 1958 inilah yang dapat dipergunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional yaitu dimohonkan di negara di mana putusan itu dijatuhkan. Sedangkan Pasal V ayat (1) dan (2) Konvensi New York Tahun 1958 adalah dasar hukum penolakan terhadap pelaksanaan (eksekusi) Putusan Arbitrase Internasional.

Makna dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 menegaskan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut (pihak yang kalah). Majelis hakim PN Jakpus maupun MA dapat menjatuhkan putusan non eksekuatur terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan untuk dieksekusi di Indonesia, jika termohon tereksekusi dapat membuktikan di sidang pengadilan hal-hal yang tercantum dalam Pasal V (1) Konvensi New York Tahun 1958.

Sumber: Cindy Wijaya. Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final. Jurnal Mercatoria XII, Desember 2019

 

Putusan Arbitrase Internasional Tidak Diakui



Sumber Berita

Continue Reading

Referensi

Mengenal Defisit Serta Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menangulanginya

Published

on

By

defisit anggaran


Kebijakan defisit pemerintah seringkali dianggap indikator buruknya perencanaan perekonomian negara oleh masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan defisit itulah yang mengakibatkan tingginya hutang pemerintah. Namun, pandangan ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan defisit tersebut dan kontribusinya terhadap perekonomian.

Dalam, proses penganggaran, defisit terjadi ketika anggaran belanja melebihi estimasi pendapatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam ilmu ekonomi kebijakan anggaran defisit umumnya sangat baik digunakan dalam kondisi perekonomian yang resesif (penurunan PDB selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun).

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan belanja pemerintah yang ditujukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah dapat memberikan lapangan kerja baru serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dari setiap masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan konsumsi masyarakat secara agregat (C) yang berimbas pada meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara (Y = Consumption + Investment + Government Spending + Net Export).

Oleh karena itu, perlu diingat bahwa defisit tidak selamanya merupakan ukuran buruk dalam perekonomian asalkan arus kas tersebut ditujukan untuk tujuan investasi produktif (menghasilkan cash inflow di masa mendatang) seperti infrastruktur maupun guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan terampil tenaga kerja dibanding hal yang bersifat konsumsi.

Namun terlepas dari hal tersebut, defisit perlu untuk tetap dijaga pada level yang aman agar tidak memberikan dampak negatif yang besar kepada perekonomian, yaitu sebesar 3% dari PDB sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain mengenal defisit anggaran tersebut, penting juga bagi masyarakat untuk mengetahui tentang defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit).

Neraca transaksi berjalan merupakan salah satu alat ukur dalam perdagangan internasional Indonesia yang mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman & transfer uang dari Bank ke luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Jika suatu negara mengalami defisit transaksi berjalan maka negara ini merupakan negara peminjam neto dari negara lainnya karena membutuhkan aliran finansial atau modal untuk membiayai defisit tersebut.

Defisit Neraca Perdagangan

Sebagai contoh salah satu penyebab utamanya adalah defisit neraca perdagangan (nilai impor yang melebihi ekspor, Agustus 2018 defisit sebesar USD 940 juta) yang disebabkan dengan:

  1. Lemahnya penerimaan ekspor Indonesia dikarenakan mayoritas masih berasal dari ekspor bahan mentah seperti minyak dan batu bara dengan harganya sangat bergantung barang komoditas di luar negeri yang tidak menentu serta kurang kompetitifnya produk domestik di pasar internasional;
  2. Besarnya kegiatan produksi dan ivestasi dalam negeri yang memiliki implikasi pada meningkatnya impor bahan baku dan barang modal. Serta dengan meningkatnya pendapatan seseorang cenderung melakukan konsumsi lebih banyak termasuk ke dalam pembelian bahan impor;
  3. Kondisi ekonomi dunia seperti membaiknya kondisi ekonomi Amerika serta kebijakan The Fed (Bank Sentral AS) yang meningkatkan tingkat suku bunga Amerika, sehingga investor asing lebih tertarik menanamkan modalnya ke AS. Selain itu menyebabkan permintaan terhadap dollar yang melebihi ketersediaanya dollar yang ditawarkan menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi.
  4. Dengan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi menyebabkan meningkatnya harga impor relatif yang akan merugikan industri manufaktur Indonesia yang masih banyak melakukan impor bahan baku dan barang modal dari luar negeri. Selain itu membuat cadangan dollar menipis pada pasar domestik.

Dalam menanggapi defisit neraca transaksi berjalan tersebut, adapun beberapa langkah kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah:

  1. Kebijakan suku bunga acuan, melalui 7-day repo rate, yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap minggunya untuk mengatur laju inflasi sesuai keinginan yang juga berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat serta suku bunga tetap sesuai dengan ekspektasi pasar.
  2. Memberikan insentif perpajakan guna mendorong perkembangan industri manufaktur Indonesia, seperti tax holiday, tax allowance, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) seperti industri logam, minyak, gas bumi, batu bara, kimia dasar, dll, serta pemberian insetif pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK tanjung lesung, Sei Mangkei, Palu, Bitung, Morotai, dll).
  3. Meningkatkan PPh 22 impor atas 1.147 pos yang memiliki sifat barang konsumsi, bukan bahan baku maupun barang modal dengan PMK No. 110/PMK.010/2018 yang berlaku sejak tanggal 13 September 2018. Adapun beberapa pos tersebut antara lain berupa barang elektronik, mobil CBU, produk tekstil, komestik, dll. d. Kebijakan yang mengatur produksi dengan mempertimbangkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), seperti TKDN dalam smartphone.
  4. Peningkatan peran Industri hulu, sehingga dapat memberikan pasokan bahan baku atau bahan modal bagi industri manufaktur lain dengan harapan bahwa Indonesia dapat meningkatakan kegiatan ekspor atas produk manufaktur tidak sebatas barang komoditas saja.

Selain peran pemerintah dimaksud, defisit ini bisa diatasi jika didukung oleh peran aktif masyarakatnya sebagai pelaku ekonomi, beberapa yang bisa dilakukan masyarakat antara lain:

  1. Menggunakan bahan bakar biodiesel 20 (B20) yang diwajibkan untuk semua mesin diesel seperti lokomotif kereta dan alat berat sehingga dapat menekan laju impor atas bahan bakar dengan meningkatkan konsumsi minyak sawit Indonesia (BBM yang renewable);
  2. Melakukan dan memanfaatkan pemasaran produk dalam negeri melalui marketplace online sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat lain, khususnya generasi milenial yang cenderung konsumtif yang diharapkan dapat menurunkan kegiatan impor barang konsumsi dan meningkatkan kegiatan ekonomi UMKM domestik.
  3. Menunda perjalanan ke luar negeri, atau lebih memilih melakukan perjalanan ke tempat wisata domestik dan dapat mengunggahnya ke media sosial sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berlibur di Indonesia sehingga dapat menambah cadangan devisa dalam negeri.
  4. Lebih memilih menggunakan transportasi publik, sehingga dapat menekan pembelian kendaraan pribadi yang dapat mengurangi importasi mobil produksi negara lain dan penggunaan bahan bakar.

Setelah pembahasan tersebut beberapa jenis defisit seperti defisit anggaran dan defisit neraca transaksi berjalan, serta bagaimana kondisi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, dan bagaimana dampaknya pada perekonomian yang tidak hanya memberikan dampak negatif tapi juga memberikan dampak positif asalkan digunakan untuk investasi yang memberikan future cash inflow, hal ini juga perlu peran aktif oleh masyarakat selaku pelaku ekonomi untuk membantu mengontrol nilai defisit negeri ini.

Oleh: Panji Galih Yogaswara

 

Mengenal Defisit Serta Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menangulanginya.



Sumber Berita

Continue Reading

Referensi

Mencari Penginapan di BSD Tangerang? POP! Hotels Pilihannya

Published

on

By

POP! Hotels Pilihan Penginapan di BSD Tangerang


Ada banyak orang berkunjung ke daerah Tangerang. Beberapa dikarenakan keperluan bisnis hingga hanya untuk berlibur. Bagi Anda yang ke Tangerang, tentu akan sangat nyaman jika menginap di hotel yang dekat dengan bandara agar lebih mudah akses transportasinya. Jika Anda mencari penginapan hotel di area sekitar Tangerang, maka booking hotel murah POP! Hotels bisa menjadi pilihannya.

POP! Hotels Airport Jakarta

Mencari hotel murah di area Jabodetabek tentu cukup sulit apalagi jika hotel tersebut cukup dekat dari area Bandara Soekarno-Hatta. Namun, hal tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi karena POP! Hotels hadir menawarkan fasilitas penginapan dengan harga sewa yang cukup terjangkau. POP! Hotels Airport Jakarta terletak di Jalan Raya Bandara nomor 106, Rawa Bokor, dengan jarak hanya sekitar 500 m saja dari bandara.

Tidak hanya dekat dari bandara, POP! Hotels ini juga dekat dengan berbagai lokasi atraksi, belanja dan kuliner. Jarak tempuh dari hotel menuju Teluk Naga Mas sendiri hanya berkisar 7,23 km.

Sementara jarak menuju tempat belanja terdekat yaitu City Mall hanya 8,74 km. Anda yang ingin mencicipi beragam kuliner bisa pergi ke Pasar Lama Tangerang dengan jarak hanya 9,02 km saja dari hotel.

Hotel ini memiliki jumlah kamar sebanyak 150 kamar dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Terdapat restoran di dalam hotel yang buka dari pukul 9 pagi hingga 9 malam.

Hotel ini juga menyediakan conference room untuk Anda yang mengadakan acara. Ada pula fasilitas WiFi yang tersedia di semua kamar hingga luar kamar hotel seperti lobby.

Sementara untuk fasilitas di dalam kamar sendiri sangat lengkap mulai dari AC, shower, kamar mandi dan toilet, serta peralatan mandi. Anda akan disediakan shampoo, sabun mandi, hingga handuk oleh pengelola hotel.

POP! Hotel BSD City Tangerang

Satu lagi hotel POP! Hotels yang berada di area Tangerang yakni POP! Hotel BSD City Tangerang yang berlokasi di daerah Sunburst CBD Lot II 18 A, Serpong, Tangerang Selatan. Anda. POP! BSD sendiri termasuk hotel murah BSD yang bisa Anda huni dengan biaya permalam nya mulai dari Rp 360an ribu.

Meski termasuk murah untuk hotel di daerah strategis, namun hotel ini menawarkan berbagai fasilitas yang mumpuni untuk menunjang kenyamanan para penghuninya.

Jumlah kamar yang tersedia di Hotel BSD City ini yaitu 160 kamar. Lokasinya di pusat Kota Bumi Serpong Damai, Anda bisa mencapai hotel ini hanya sekitar 45 menit saja dari Bandara Internasional Soekarno Hatta. Untuk menuju ke pusat Jakarta juga sangat mudah menggunakan berbagai kendaraan umum maupun pribadi.

Beberapa lokasi penting di dekat hotel ini seperti Damai Indah Golf, Living World Mall, Ocean park, Teraskota Mall, Mall ITC dan masih banyak lagi lokasi penting lainnya.

Untuk mencapai Teras Kota Mall bahkan hanya diperlukan waktu 5 menit menggunakan kendaraan. Sementara menuju Ocean Park dan Supermarket Giant hanya 3 menit berjalan kaki.

Anda bisa menikmati fasilitas berupa WiFi gratis yang ada di sekeliling hotel termasuk lobby. Fasilitas hotel meliputi TV, mandi dan toilet, shower, AC, dan perlengkapan mandi yang lengkap.

 

POP! Hotels Pilihan Penginapan di BSD Tangerang



Sumber Berita

Continue Reading

Trending Artikel

Copyright © 2021 BagyaNews.com. . All Rights Reserved

VERIFIED & SECURED
BY: R3
SSL Valid: Jun 21, 2021 - Sep 19, 2021