Connect with us

Telaah

Bagaimana Seharusnya Umat Islam Menyikapi Gempa Bumi?

Published

on


Islam mengajarkan kesadaran terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Pemahaman fatalistik, pasrah, dan berserah diri tanpa mitigasi bencana sangat tidak dianjurkan dalam Islam.

Gempa bumi yang terjadi di Pantai Selatan Jawa Timur, Sabtu (10/4/2021) mengakibatkan kerusakan puluhan rumah di banyak kawasan di Jawa Timur, mulai dari Malang, Tulungagung, Lumajang, dan sebagainya. Guncangan gempa berskala 6 SR itu bahkan mencapai Surabaya hingga Yogyakarta.

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, terang saja, gempa bumi nyaris selalu menimbulkan kepanikan. Padahal, jika menyadari bahwa Indonesia berada di wilayah Cincin Api, rumah geologis bagi gempa bumi dan letusan gunung berapi, maka kesiapsiagaan seharusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.

Selain pemerintah, guru dan pemuka agama setempat dituntut memberikan pemahaman konstruktif terhadap bencana alam di wilayah masing-masing. Kesadaran mitigasi becana ini amat penting, apalagi menurut BNPB, sepanjang 2020, telah terjadi sekitar 2.925 becana alam. Untuk gempa bumi sendiri, tahun lalu, telah terjadi 16 kali gempa di Indonesia.

Jika tidak ada kesadaran mitigatif terhadap bencana, maka tidak heran gempa bumi akan menelan banyak korban. Lebih parah lagi, terdapat beberapa konsepsi fatalistik terhadap gempa bumi. Pemahaman Islam yang salah, kalau tidak ditafsirkan ulang, turut berkontribusi melanggengkan sikap pasif terhadap bencana alam.

Juliana Wijaya (2019) menyebutkan bahwa orang Indonesia sering kali hanya pasrah terhadap bencana alam. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pasrah dimaknai sebagai sikap berserah diri kepada Allah. Mereka bertawakal dengan pemahaman yang keliru sehingga nyaris tidak melakukan mitigasi terhadap gempa bumi.

Berbeda dengan bencana-bencana alam lainnya, misalnya banjir. Dalam Islam, banjir dapat dikategorikan sebagai musibah. Definisi musibah sendiri adalah tragedi karena ulah manusia (QS. 42:30). Masyarakat sedikit banyak menyadari bahwa banjir disebabkan karena penggundulan hutan, hilangnya daya resap tanah, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Akan tetapi, gempa bumi adalah kasus lain. Dalam Islam, istilahnya adalah bala yang merupakan tragedi tanpa campur tangan manusia. Sebabnya adalah pergerakan lempeng bumi ataupun letusan gunung berapi. Sewaktu-waktu gempa dapat terjadi, belum ada cara untuk mencegahnya.

Karena itulah, Oman Fathurrahman, Guru Besar Filologi UIN Jakarta menyebutkan bahwa sering kali masyarakat tidak melakukan persiapan apa-apa menghadapi gempa bumi. Di Sunda sendiri, ujar Oman, ada istilah “kumaha engke“, yang maknanya tidak ada rencana ke depan (sebelum bencana terjadi). Usai bencana, barulah ada upaya pemulihan untuk mengevakuasi korban atau memperbaiki bangunan yang roboh karena gempa bumi.

Padahal, dalam mitigasi bencana, terdapat tiga fase yang harus dilakukan. Pertama, fase prabencana yang meliputi pencegahan, peringatan, dan persiapan. Kedua, fase respons terhadap bencana yang meliputi sikap tanggap terhadap keadaan darurat yang terjadi. Ketiga, fase pascabencana yang meliputi pemulihan hingga penyembuhan korban karena trauma. Ketimpangan salah satu dari ketiga fase di atas mengakibatkan kerugian materiel dan morel yang tak terhingga.

Dalam bencana gempa bumi, kendati belum bisa dicegah, namun risiko bencana tersebut dapat diminimalisasi melalui serangkaian upaya persiapan dan peringatan sebelum gempa bumi terjadi.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Furqan I. Aksa (2020) bahwa Islam sendiri sudah mengatur mengenai kesadaran terhadap bencana melalui tiga konsep, yaitu pengetahuan (Al-ilmu), ikhtiar, dan tawakal.

Pertama, Islam mewajibkan umatnya untuk mencari pengetahuan (menuntut ilmu). Dalam hal kebencanaan, bagi orang yang tinggal di kawasan rawan bencana, mengetahui konsep mitigasi gempa bumi adalah suatu keharusan. Hal ini berkaitan dengan hidup-matinya individu bersangkutan (survival).

Melihat prevalensi bencana alam di Indonesia, seharusnya sudah ada integrasi pendidikan kebencanaan di kurikulum pendidikan Indonesia. Selain itu, sudah ada lagu mitigasi gempa bumi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang digubah oleh Eko Yulianto untuk anak-anak. Namun, sangat sedikit sekali sekolah atau guru yang mengajarkan lagu tersebut.

Kedua, seorang muslim harus berikhtiar dan berusaha dalam segala kondisi (QS. 13:11), termasuk dalam mitigasi gempa bumi. Teladan mitigasi bencana ini bisa dilihat dari kisah Nabi Nuh yang melakukan persiapan penuh sebelum bencana terjadi.

Kesiapsiagaan gempa bumi dapat dilakukan dengan membangun jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa. Selain itu, penting untuk mengedukasi anak-anak agar sadar bencana. Berbeda dengan orang dewasa yang mudah melarikan diri, anak-anak sering kali kurang paham terhadap bencana sehingga rentan menjadi korban bencana alam.

Ketiga, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha apa-apa, melainkan menyerahkan hasil dan dampaknya kepada Allah Swt, seiring dengan usaha maksimal untuk mengurangi risiko gempa bumi tersebut.

Lebih penting lagi, kesadaran terhadap mitigasi bencana di atas, terkhusus gempa bumi, harus dipahami oleh pemangku kebijakan. Bagaimanapun juga, mereka yang memiliki anggaran dan program kerja resmi untuk mengatur kasus kebencanaan di Indonesia.

Masalahnya, menurut Hammam Riza, Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), alokasi anggaran untuk mitigasi bencana atau pencegahan dan persiapan mengurangi risiko gempa bumi tergolong minim. Sebaliknya, anggaran yang digelontorkan ketika gempa bumi sudah terjadi tercatat lebih besar.

Pemerintah menitikfokuskan pada upaya pemulihan dan restorasi sumber daya terdampak gempa bumi, alih-alih melakukan prevensi sebelum bencana terjadi. Mirisnya, ketika dilakukan pemulihan (rehabilitasi) usai gempa bumi, tak jarang tragedi itu justru dipolitisasi, mulai dari sorotan berlebih pada bantuan partai atau tokoh tententu, hingga isu karena pemimpin yang tak taat syariat.



Sumber Berita

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Telaah

Melihat Aksi Terorisme di Sistem Pendidikan di Indonesia

Published

on

By


Dua aksi ekstremisme yang terjadi terakhir ini, menjadi sebuah refleksi bersama. Apakah apakah Pengarusutamaan Gender sudah dilaksanakan dengan baik dalam penangggulangan ekstremisme. Baik untuk pencegahan atau penanganan ekstremisme. Asumsi perempuan sebagai kelompok tidak berdisa menjadi peluang perempuan untuk terlibat jauh dalam agenda ekstremisme. Apalagi ada banyak aksi bom bunuh diri yang mengikutsertakan perempuan.

Pada 2018 lalu,  terdapat dua orang perempuan muda yang berencana masuk ke dalam Mako Brimob membawakan makanan dan dukungan kepada napi terorisme. Dari tangan Siska polisi menyita sebuah gunting yang akan digunakan untuk menyerang polisi. Keduanya memiliki latarbelakang pendidika yang cukup baik. Dita Siska Ia bekerja sebagai Guru Tajwid di Pondok Dauhrul Ulum, Cilacap. Siska Nurazizah merupakan mahasiswa semester 6 di UPI.

Pada 2021 saat ini, perempuan menjadi aktor dari ekstremisme. Dua kejadian ini, menjadi gambaran adanya pergerakan dan perkembangan perempuan yang mulai berani untuk menjadi barisan paling depan dalam aksi ekstremisme. Ke depan, dalam dipastikan akan semakin banyak para perempuan yang terlibat dalam aksi ekstremisme.

Bercermin pada pengalaman pribadi saya, radikalisme sudah masuk sejak lama ke dalam institusi pendidikan. Praktek radikalisme masuk ke dalam lembaga pendidikan, bukan hanya menginternalisasi para siswa, tetapi para guru dan lainnya di lembaga pendidikan. Adapun gejala awal anak-anak di dunia pendidikan yang mulai terindikasi radikalisme seperti menolak mengikuti upacara, mengikuti pelajaran PKN dan agama, mulai memusuhi kelompok yang berbeda.

Gejala awal ini, cenderung diabaikan dan dianggap sebagai hal yang tidak serius. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan selama ini ada banyak sekolah yang berbasis identitas agama, menutup pegalaman langsung berinteraksi dengan kelompok yang berbeda. Sehingga, secara tidak langsung membentuk dan menciptakan segregasi sosial. Lebih jauh, praktek homeschooling belakang menjadi media radikalisasi pada anak-anak bagi orangtua yang memiliki pikiran radikalis kekerasan.

Dalam dunia pendidikan sendiri, diakui atau tidak, sekolah yang menanamkan nilai kritis mulai redup. Apalagi saat ini, mulai merebaknya budaya instan dalam beragama. Hal ini menandakan jika tingkat literasi di masyarakat hingga pemahaman agama yang tekstual menjadi penyebab suburnya paham radikalisme di Indonesia.

Kelemahan system pendidikan agama menjadi salah satu faktor tumbuhnya radikalisme di Indonesia. Pendidikan agama di Indonesia terutama, kurangnya menekan pada nilai moral. Mulai dari kasih sayang, cinta, toleransi, tenggang rasa hingga saling menghormati perbedaan pendapat dan kepercayaan agama. Tanpa mengabaikan nilai-nilai teologis, nilai-nilai moral dapat menciptakan nilai harmonis. Hal ini perlu didorong melalui pendidikan agama. Bagaimana caranya menanamkannya kepada anak didik?

Sebenarnya sangat mudah ditanamkan kepada anak didik. Seandaikan para peserta didik saling mengenal satu sama lain. Mulai dari agama, etnik dan budaya yang berbeda. Saya sempat membaca sebuah buku tentang bagaimana orang-orang Austaralia saling mengenal budaya masing-masing. Di sekolah dalam beberapa kali waktu, harus membawa benda atau yang mencerminkan asal mereka. Bahkan, para guru mengajarkan saling berbagi makanan ketika makan siang.

Sikap menghargai agama-agama lain atau para penganut agama lain, dapat ditumbuhkan bisa dengan mengadakan pelajaran perbandingan agama atau dengan kata lain sejarah agama-agama. Sebenarnya, usulan ini sempat terjadi pada 1980-an yang dimasukan ke dalam kurikulum sekolah. Sayangnya, usulan ini ditentang oleh kelompok muslim dengan alasan merusak dan melemahkan iman para peserta didik.

Seandainya hal ini akan dilakukan, pendekatan apoligetis dan polemis hatus dihindari karena pendekatan semacam ini tidak mendatangkan pemahaman yang benar tentang agama-agama lain. Pendekatan tersebut hanya menimbulkan kesalahpahaman tentang agama-agama yang dipelajari. Pemahaman yang benar tentang agama-agama lain dapat menumbuhkan sikap saling menghargai. Seandainya melakukan pendekatan yang salah, sikap yang akan muncul sikap saling membendi dan memusuhi agama lain.

Media sosial menjadi ruang yang memperparah penyebaran tafsir agama yang malah cendrung mengarah kepada konservatif. Wajah media sosial telah berganti menjadi konsep berpikir otoritas pada sebuah keilmuan yang tidak lagi bersandarkan pada kedalaman keilmuan seseorang. Melainkan pada jumlah follower.

 



Sumber Berita

Continue Reading

Telaah

Dari Ustadz Somad & Yahya Waloni, Kenapa Wacana Hidup Bersama Agama Lain kok Dianggap Masalah?

Published

on

By


Ustadz Somad dengan beberapa pertanyaan dan Yahya Waloni dengan kontroversi beragamanya membuat kita bertanya, kenapa wacana hidup bersama agama lain seolah-olah berat dilakukan?Dalam esai kali ini saya akan mengulas wacana anti-hidup homogen di Indonesia yang disebarluaskan lewat narasi Agama. Kita semua mengetahui bahwa tatanan kehidupan yang heterogen di Indonesia memiliki sejarah panjang.

Jika dulu hidup heterogen diganggu oleh kekuatan politik dan militer, maka jika kita geser ke media sosial malah mendapati pemandangan yang berbeda. “Sulap” algoritma yang mengajak untuk bergaul dengan orang yang serupa dengan kita justru cukup laku. Sehingga narasi homogenitas telah merasuki kehidupan kita secara tidak kita sadari.

Bahkan, kita cukup sering berjumpa dengan tawaran wacana hidup eksklusif di linimasa media sosial kita. Wacana tersebut didedahkan para oknum otoritas Agama. Peran otoritas tersebut cukup vital dalam menentukan keberhasilan resepsi narasi tersebut di masyarakat. Hal ini disebabkan emosi keberagamaan yang mereka mengasong masih cukup ampuh menggerakan masyarakat untuk hidup homogen.

Adapun pesan atau wacana homogen di media sosial diantaranya didedahkan lewat narasi dakwah kebencian atau kecurigaan pada identitas liyan. Beberapa tahun terakhir ini kita tentu merasakan distribusi sangat massif atas wacana tersebut di publik Indonesia.

Namun sebelum lebih jauh, rasanya kita perlu mengulik pengalaman Pandji Pragiwaksono, seorang komika, yang pernah mendapati narasi kebencian di khutbah Jumat. Dari sana kita bisa melihat lebih luas bagaimana dinamika wacana kebencian atas identitaa yang lain tersebar lewat bantuan teknologi.

Kala itu Pandji mengikuti salat Jumat yang diisi dengan khutbah yang provokatif. Di mana sang Khatib menyebutkan bahwa, “di sekitar masjid ini ada orang-orang kafir yang akan dibakar dalam neraka”. Jelas saja Pandji menyayangkan perkataan tersebut bisa keluar dari seorang otoritas agama yang tidak sensitif lingkungan, karna ucapannya yang diperlantang TOA tersebut kemungkinan didengar oleh warga perumahan tersebut, yang mayoritas diisi oleh warga keturunan Tionghoa.

Ketika ujaran kebencian, sebagaimana pengalaman Pandji, muncul di ruang publik digital maka siapapun dapat mengonsumsinya, termasuk  mereka dari identitas yang berbeda. Terlebih saat ujaran tersebut telah diperlantang lewat TOA masjid, maka tentu bukan lagi milik pemeluk agama itu sendiri, namun telah menjadi wacana publik.

Sebaliknya, kebanyakan otoritas agama masih beralasan pada penyampaian ajaran tersebut di wadah yang privat, padahal hal yang jarang diperhatikan adalah konsekuensi atas pendedahannya di ruang publik. Perdebatan kemudian dilanjutkan soal ruang publik di ranah digital atau kebenaran ajaran agama masing-masing.

Namun untuk memperjelas di mana letak persoalan di pengalaman Pandji di atas, sebaiknya kita mengulik kembali pengalaman buruk di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Saat itu politik identitas di Jakarta sedang mengalami gelombang pasang. Akibatnya, ketika polemik politik yang beririsan dengan kebencian terhadap identitas lain yang memakai narasi agama, kebanyakan otoritas malah mencuci tangan atas persoalan pelik tersebut.

Sayangnya, keadaan tersebut semakin pelik ketika pembahasan terkait agama atau kepercayaan sering diajarkan, baik di ceramah atau khutbah, dengan cara yang kurang elok, bahkan malah mengeraskan atau memanaskan polemik atau dendam yang sebelumnya hadir akibat berbagai ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk lebih memahami persoalan ini lebih dalam, saya memberikan dua contoh pernyataan kurang pantas terkait agama lain yang disampaikan oleh otoritas agama, yaitu pernyataan ustadz Yahya Waloni tentang “Kursi Gereja” dan kasus “Salib” yang disampaikan Ustadz Abdus Samad.

Sebelumnya saya sangat menyayangkan saya menyayangkan pernyataan kedua otoritas tersebut. Hal ini juga membuktikan mereka tidak memiliki sensitivitas kesetaraan maka sudah seharusnya menghentikan tertawa tersebut karna hanya memupuk kebencian terhadap identitas liyan atas nama agama. Selain itu, kedua pernyataan itu disambut tawa lepas dari jemaah yang menyimaknya.

Kasus ustadz Yahya Waloni cukup menyita perhatian netizen, sebab pernyataannya sebenarnya cukup aneh. Permintaan ustadz Yahya Waloni untuk mengganti kursi yang dipakai karna dianggap bagian dari gereja. Jelas permintaan ustadz Yahya Waloni tersebut tidak bisa dianggap remeh, sebab dalam pernyataan seperti itu jelas menanamkan kecurigaan dan kebencian lewat keberadaan benda-benda yang dianggap milik agama lain.

Kedua, pernyataan UAS terkait Salib yang bermasalah terjadi pada salah satu ceramahnya di Pekanbaru. Dalam pernyataan tersebut UAS mengaitkan Salib dengan jin yang dianggap membahayakan bagi kaum muslim. UAS kemudian mengaitkan logo yang terpasang di mobil ambulan, yakni palang merah, termasuk yang berbahaya. Oleh sebab itu, UAS menyarankan kepada kita untuk menjauhi simbol-simbol tersebut.

Dari dua pernyataan kita bisa mengetahui bahwa relasi antar agama masih dijaga dengan menumbuhkan rasa saling curiga. Selain itu, otoritas agama kita juga masih kurang dalam memiliki sensitivitas atas potensi bahaya ekstrimisme atas nama agama. Sebab, gesekan antar kelompok yang terjadi sering disebabkan oleh provokasi yang dijejalkan terus menerus oleh para otoritas tersebut, walau dilakukan secara tidak sadar.

Dalam buku Poso, Dave McRae, akademisi asal Australia, menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadi konflik kekerasan terlama di Indonesia adalah segregasi tempat tinggal dan narasi penuh kecurigaan yang beredar di dua kelompok yang bertikai. Jadi, jika kita belajar dari tragedi tersebut, maka kondisi sosial kehidupan di tempat tinggal mono-identitas, ditambah persoalan media sosial tentu masyarakat kita berada dalam kerentanan untuk terjadi konflik horisontal.

Selain itu, setelah beberapa kali keruihan isu agama di media sosial kita diwarnai dengan retaknya relasi antar kelompok atau identitas lain di kehidupan nyata, tentu harus menjadikan kita perlu waspada atas potensi tersebut. Namun, jika kita berkaca pada kasus Pandji dan Pilkada DKI Jakarta maka para otoritas yang terlibat dalam pendedahan kecurigaan dan kebencian pada kelompok lain sangat cair.

Nama-nama yang tenar selama ini, seperti Habib Rizieq Shihab, Habib Bahar bin Smith, Ustadz Sugi Nur, hanya sedikit dari otoritas yang menyuarakan wacana tersebut. Masih banyak otoritas lain yang secara tidak sadar malah memupuk imaji negatif pada kelompok lain atau identitas yang liyan.

Namun, mayoritas kelompok otoritas kedua ini sebenarnya sangat sadar akan bahaya atas perilaku mereka. Sayangnya, mereka mungkin tidak melihat pengerasan identitas yang dipupuk lewat provokasi sebagai sebuah masalah. Sebab, tidak sedikit dari segregasi identitas yang mereka bangun tersebut “dipelihara” dengan terus menumbuhkan rasa saling curiga dan tidak percaya.

Walau sekarang di tengah esklasi politik belum terlalu panas, penyudutan terhadap identitas tertentu masih saja terjadi, walau dalam kadar yang turun naik. Di titik inilah, otoritas agama, terutama dari kalangan Islam reaksioner, mengambil kesempatan untuk mengipasi konflik horisontal demi mengambil keuntungan di sana.

 

Fatahallahu alaihi futuh al-arifin



Sumber Berita

Continue Reading

Telaah

Titik Temu Agama dan Ilmu: Catatan Pendek Soal Buku Prof. Akh Minhaji

Published

on

By


Menurut pandangan Minhaji, modernitas sebagai puncak prestasi bangunan ilmu ala Barat dinilai telah mendegradasi moral dan menjauhkan manusia dari agama, khususnya Islam. Sifat bangunan ilmu ala Barat yang melulu harus empiris, testable dan falsifiable telah menjadi standar akademik diberbagai kampus dan menjadi ‘cara pandang’ manusia modern di berbagai belahan dunia. Hal ini, menurut Minhaji, menggeser paradigma ilmu ala Islam yang bersifat ‘wahyu-plus-Allah-oriented’, yang cakupan dimensinya merentang dari mulai hal materil maupun non-materil.

Dengan kata lain, “paradigma ilmu tidak lagi dibangun atas dasar al-Qur’an dan Sunnah Nabi, tapi lebih merujuk pola pikir Barat-Modern-Sekuler” kata Minhaji (hlm.ix), “buku ini hadir untuk menggugah perhatian khalayak agar mencegah bangsa ini terjerumus pada lembah kesesatan yang lebih dalam” sambungnya (hlm.ix). Soal kesesatan, Minhaji menuding langsung pada maksim Karl Marx yang masyhur: “Agama adalah Candu” sebagai puncaknya.

Minhaji melihat bahwa, perguruan tinggi di Timur Tengah lebih berorientasi pada doktrin, sedangkan perguruan tinggi di Barat lebih pada metodologi. Dalam konteks inilah Minhaji menaruh harapan pada perguruan tinggi di Indonesia agar menjadi center of excellent, yang diprediksi dapat menjadi rujukan bagi masyarakat lokal dan internasional di kemudian hari bila mereka hendak mencari ‘doktrin sekaligus metode.’

Berangkat dari konteks itu, dan berdasar pada semangat ‘benturan peradaban Barat-Timur’ ala Hutington, Minhaji menyajikan analisis dan konsep pemikiran, baik filosofis maupun semi-praktis, soal bagaimana hal itu bisa dan seharusnya diterapkan pada kosmos keilmuan Islam umumnya, dan pada perguruan tinggi Islam khususnya.

***

Akan tetapi, buku terbitan SUKA Press tahun 2017 yang setebal 193 halaman ini memiliki beberapa masalah mendasar.

Pertama, buku ini belum memberikan evaluasi historis yang ketat soal dinamika atmosfer sosiologi pengetahuan di masing-masing daerah. Misalnya, Minhaji hanya berhenti pada klaim bahwa berpisahnya antara ilmu dan agama di Barat pada masa pencerahan (Aufklarung) adalah buruk, sedangkan integrasi ilmu dan agama di Timur (atau Islam) adalah baik―tanpa menguraikan implikasi di berbagai lapisan, baik itu lapisan teoritik, metodologis ataupun praktis dari sebuah bangunan ilmu yang disinggungnya.

Sementara itu, pertimbangan soal: mengapa scientific revolution terjadi di Barat; konteks masyarakat seperti apa yang melatar belakanginya; mengapa tragedi Galileo menjadi trauma tersendiri bagi Barat; apa implikasinya terhadap bangunan Ilmu ala Barat; dan bagaimana dinamika hubungan ilmu pengetahuan, masyarakat dan institusi agama di daerah Timur, tidak terasa dalam dialektika argumen dan analisa dalam buku ini. Sehingga, pada beberapa kesimpulan yang dibuatnya kurang bercorak sintesis.

Kedua, ‘Indonesia’ sebagai atmosfer sosiologi pengetahuan juga luput dari pertimbangan buku ini. Negara dunia ketiga umumnya punya corak dan sejarah ilmu pengetahuan yang berbeda dengan dunia Barat ataupun Timur Tengah. Di Indonesia, indigenous knowledge telah menjadi tulang punggung peradaban bagi berbagai suku dan etnis sejak lama. Namun saat kolonialisme hadir, indigenous knowledge terkubur dan tergantikan oleh bangunan ilmu modern Barat.

Baru kemudian di era presiden Soeharto, ilmu sosial modern ‘dijinakkan’ untuk melayani pembangunan ekonomi-industrialis dan mempertahankan kuasa politik rezim Orde Baru. Spektrum evaluasi ilmu sosial yang mulanya mencakup studi deskriptif-informatif, historis-interpretatif dan kritis-emansipatoris, disempitkan hanya sebatas deskriptif-informatif agar segala kebijakan Orde Baru mendapat ‘pembenaran’ yang seakan ilmiah dan terhindar dari kritik ataupun gonjang-ganjing akibat dua jenis studi di sampingnya.

Dampaknya, kampus-kampus umum di Indonesia pada masa itu cenderung berada di ketiak rezim Soeharto dan corak studinya lebih simpati terhadap studi deskriptif-informatif dibanding dua jenis studi lainnya. Hal ini masih terasa sampai sekarang, meski pengaruhnya kini semakin memudar, dan upaya untuk merestorasi rentang spektrum ilmu sosial telah digalakkan. Beberapa nama kunci dalam upaya ini misalnya, Ignas Kleden, Vedi Hadiz, Daniel Dhakidae, dan yang baru-baru ini naik panggung, Airlangga Pribadi Kusman.

Lalu, apakah perguruan tinggi agama Islam (PTAI) di Indonesia juga mengalami nasib intelektual yang serupa? Dan seperti apa posisi PTAI dalam relasi kuasa di masa Orde Baru dan di masa kini? Dua pertanyaan ini mendasar untuk dituntaskan lebih dulu sebelum merumuskan harapan dan formulasi PTAI di Indonesia sebagai ‘pusat doktrin dan metode’, agar bias-bias ideologis di belakangnya yang mungkin dapat menyebabkan distorsi metodologis dapat diinterogasi.

Namun diskusi dua soal itu kurang mendapat minat di lingkup PTAI umumnya, dan di kalangan intelektual profetik di Indonesia khususnya, dibanding diskusi soal integrasi Barat-Islam ataupun soal Islam-vs-Barat.

Dalam buku ini, sumber literatur Barat dan literatur Timur modern sangat dominan―dan nyaris tidak ada literatur Indonesia selain karya Kuntowijoyo, Nurcholis Madjid dan Harun Nasution yang dikutip. Terlebih lagi, sayangnya, di lokus literatur Barat, buku ini hanya bermain pada kutipan-kutipan yang bersifat testimonial dari beberapa komentator yang senada dengan semangat benturan peradaban ala Hutington, tanpa menunjukkan sejauh apa batas pengecualian yang dimaksud oleh komentator yang dikutipnya.

Sebaliknya, arsitek-arsitek utama bangunan Ilmu Barat, seperti Francis Bacon, Karl Popper, Lingkaran Wina ataupun Lingkaran Frankfurt justru tidak mendapat ulasan, evaluasi ataupun kritik sama sekali, karena memang tidak dikutip―kecuali Thomas Kuhn.

Di lokus literatur Timur, Kuntowijoyo (rasionalisasi teks agama) dan Ismail Raji Faruqi (islamisasi ilmu pengetahuan) memberikan warna yang dominan bagi corak gugatan buku ini terhadap bangunan Ilmu ala Barat―di samping pengaruh dari pemikir lain seperti Mohammad Arkoun dan Ali Syariati.

Komposisi literatur yang demikian, meninggalkan jejak bahwa argumen-argumen Barat dan Timur yang diimpor buku ini terputus dari pusaran debat ilmu sosial yang tengah berlangsung di Indonesia, dan nampak tak ada ruang bagi prospek perkembangan indigenous knowledge.

Ini agak paradoksal, sebab pada satu sisi, Islam di Indonesia dikenal sangat merawat kebinekaan hubungan sosial, namun di lain sisi, apakah telah dibarengi dengan merawat kebinekaan indigenous knowledge? Pertimbangan ini penting sebagai bentuk komitmen hidup di Indonesia.

Dari situ kemudian dapat ditanyakan, apakah rumusan integrasi ilmu dan agama ini juga sama-sama terjerembab pada proyek ‘dekolonisasi’ ilmu pengetahuan yang ahistoris sebagaimana yang dulu dialami oleh ilmu sosial di Indonesia saat baru diimpor dari Amerika di masa-masa awal Orde Baru? Biar waktu yang menjawabnya.

Masalah yang ketiga adalah, absennya kontekstualisasi pemikiran-pemikiran yang dikutip. Titik keberangkatan argumen yang menempatkan positivisme, empirisme dan rasionalisme Barat sebagai reduksi atas dimensi non-materil agama, sangat memikat untuk mengutip pemikir-pemikir kontroversial seperti Marx, Nietzsche, Camus, dan sejenisnya sebagai penegas antagoni Barat terhadap agama, tanpa secara proporsional menyebutkan pengaruh konteks pemikiran, irisan, kontribusi ataupun batas-batas pengecualian pemikiran mereka terhadap kehidupan manusia umumnya, dan terhadap bangunan ilmu pengetahuan khususnya.

Implikasinya, bangunan ilmu pengetahuan alternatif yang hendak dirancang oleh buku ini beresiko mengabaikan variasi-variasi fenomena empiris yang melibatkan unsur-unsur yang ditentang ataupun yang dibelanya. Misalnya, materialisme Marx dan nilai-nilai Islam. Kalau buku ini hanya mengakui bahwa materialisme adalah musuh Islam, maka, fenomena berkelindannya kapitalisme dengan agama di kasus Ahok-212, dan fenomena materialisasi agama Islam sebagai bentuk asuransi privilese sosial-ekonomi oleh kelompok Hijrah, akan tak terhimpun.

Pada titik ini, muncul peluang sikap yang inkonsisten, antara arsitektur bangunan yang telah didesainnya, dan klaim prestasi temuannya ketika berada di tataran praktik. Seseorang dapat mudah mengklaim atas signifikansi penelitian yang mengungkap, misalnya, bagaimana gerakan Islam transnasional bermain ekonomi politik dan hegemoni ideologi melalui kanal-kanal waralaba ataupun lewat kanal artefak kebudayaan seperti konten media sosial, hanya karena penelitian ini selaras dengan misi patriot Islam Nusantara yang dianutnya, meski di tataran konseptual ia tak bersepakat dengan teori ataupun paradigma yang digunakan penelitian itu.

Sementara itu, disaat yang sama, bangunan ilmu pengetahuan alternatif yang digagas buku ini juga mudah diretas. Seorang anggota gerakan Islam transnasional dapat dengan enteng mengatakan bahwa penelitian itu tidak Islami karena instrument yang digunakannya berasal dari materialisme Marx―sesuatu yang konon by design bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain, apa yang digagas dalam buku ini punya potensi untuk menjadi bumerang.

Masalah yang keempat, ialah luputnya memperhitungkan sumbangan paradigma ataupun teori dari bangunan ilmu ala Barat yang digugatnya atas kehidupan manusia umumnya, dan kehidupan agama khususnya. Hal yang sangat terasa adalah adanya gugatan yang melompat dari positivism-empiris ala Barat ke dimensi ilahiyah agama. Dua aras tersebut semata dipertentangkan karena positivis-empiris ala Barat tak mengakui hal-hal yang gaib, tanpa melihat variasi-variasi paradigma yang ada di antara keduanya, dan bagaimana masing-masing dari itu membatasi diri satu-sama lain.

Teori kritis milik Madzhab Frankfurt misalnya. Karena asalnya yang merupakan turunan dari Marxisme, maka disebut oleh buku ini bahwa Teori kritis sebagai paradigma anti-kemapanan yang otomatis anti-agama (hlm. 144). Padahal, tanpa adanya teori kritis, atau paradigma kritis, manipulasi kesadaran yang mengatas-namakan agama tak mungkin bisa dibongkar. Manfaat teori kritis tentu semakin terasa di tengah situasi banjir pelintiran dan kebohongan di Internet.

***

Upaya membangun bangunan ilmu alternatif dapat terjerembab pada tendensi ‘mengukuhkan tirani mayoritas’ kalau nilai-nilai partisan yang dikedepankannya justru malah melonggarkan keketatan ilmiah, baik itu ketat dalam proses pembangunannya, proses penelaahan pemikiran terdahulu, ataupun proses perhitungan konsekuensi teoritik ataupun praktis atas bangunan yang hendak diciptanya. Resiko ini dapat semakin besar kalau kelahirannya hanya dibidani oleh iklim tautologis, sementara iklim keketatan berlogika masih belum mapan, dan iklim kritis/jujur terhadap pikiran sendiri masih belum diminati.

Di Islam, ada dua prinsip utama mencari ilmu: “lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan”  dan “pungutlah hikmah (insight) di mana pun hikmah itu ditemukan.” Di Barat, orang kenalnya “saya bisa salah, anda mungkin bisa benar. Maka, mari diskusikan bersama.”



Sumber Berita

Continue Reading

Trending Artikel

Copyright © 2021 BagyaNews.com. . All Rights Reserved